the day before the eighth

A few reflections before tomorrow’s presidential election:

1. As Indonesians living in diaspora, our primary source of information would be the internet. Unfortunately, somehow even the mainstream media like kompas.com is often provocative/polemical in tone, lacking its usually elegant character found in its print edition. Quantity matters more than quality. That’s why I prefer to listen to the presidential/vice-presidential candidates themselves to evaluate them. For example, the debates. For those who missed out the debates, here are the summaries of the last three debates:

a. Debat II Capres — “Mengentaskan Kemiskinan dan Penggangguran”

b. Debat II Cawapres — “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia”

c. Debat III Capres – “NKRI, Demokrasi, dan Otonomi Daerah”

And you can watch the debates at Youtube.

2. Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa KTP dan paspor dapat digunakan untuk memilih pada pilpres besok. Dari panduannya, tidak jelas apakah turis-turis Indonesia yang sedang berada di luar negeri dapat memilih atau tidak dengan menggunakan paspornya. Namun, mungkin tidak ada salahnya  mencoba: cara mencapai KBRI.

3. I claimed no neutrality. I am definitely not convenient with Mega-Pro, quite ok with JK-Win, and have voted for the other pair not mentioned.

4. Tema utama dari setiap kandidat capres-cawapres (based on my poor judgment): 1) Ekonomi Kerakyatan, 2) Good governance (reformasi birokrasi), 3) Kemandirian bangsa. And I do think a clean government will lead to better economy. (but whether better economy will be fair for all is another whole question — which is important and should be considered, actually)

5. My main problem with Mega-Pro is they are way too unrealistic in their promises. Furthermore, I don’t think nationalism is equal to anti-internationalism, as somehow implicitly predicated by Prabowo. Pro patria doesn’t mean anti foreigners. You don’t want your country to be isolated from international arena. Perhaps I’m wrong, but I detect some Hugo Chavez-like rhetoric in Prabowo. (and, btw, for Christians, nationalism must be subjugated to love-the-whole-world-ism)

6. So you are left with the other two pairs. Honestly, I am ok with both of them. I could understand why JK wanted to claim some of current government achievements; well, basically perhaps he was the one who was responsible for it, just like he said. But then it only shows that this duo (SBY-JK) is a good duo, unlike previous presidents-vice presidents where the VP was only seen as an ‘assistant’ to the President. That’s why he needs to promote himself and claim some of the achievements for himself, because lay people will always attribute any achievement to the president, not to the vice president.

Unfortunately, JK is a VP who is running against his own P! (has it ever happened anywhere else? Hamzah Haz did this also in 2004, but he was much less popular at that time, unlike JK) It is much easier to be Mega than JK. If you were Mega, just attack current government and label them fail. But, if you were JK, you can’t say that current government was a failure, since you are a part of it. On the other hand, you can’t also say that all is well, since then you will be endorsing current president. Basically you will end up like what JK did. First, he claimed some of the achievements to be his. Second, he promise that he will do faster and better (or, faster hence better) what the government has been doing for five years.

Although, on the other I don’t understand why JK needed to dismiss SBY’s works in some of his TV ads (e.g., here), as if he was the only one who worked for the past five years. A simple counter-argument would be, it was SBY who dealt with all foreign affairs. Let just admit that both of them worked hard. There is no need to dismiss either one as lazy or didn’t really work. They have their own responsibilities, but they still worked within a presidential system, which gave the natural edge to the president, who can claim any kind of achievement to be his; you might want to say that perhaps it would be unfair, but it is the inherent characteristic of a presidential system. And, in any case, most of the time a president would delegate the tasks to the ministers, wouldn’t he? That’s why they are called the ministers.

Basically, you would expect this kind of ambiguity if the incumbent vice president is running against the incumbent president. As a relatively young democratic country, indeed our learning curve is steep.

7. And perhaps this kind of ambiguity which SBY wanted to stop when he chose Boediono as his running mate. Boediono is clearly ‘inferior’ to SBY and there would be no ‘rivalry’ between both of them. You can’t say the same thing on Mega-Pro. That pair has a potential to be the second coming of SBY-JK in terms of rivalry.

8. Which brings me to another point that is Boediono. He is a pure technocrat (or, for that matter, econocrat). Meaning that he is good at economics; and perhaps only at economics. There is a pro and con for it. The good thing is you know that he will be really good at economics. The bad thing is you know that he will be not so familiar on other fields. He is a ‘particularist’, not a ‘generalist’, so to speak. So you can expect that Boediono will oversee economics more. The crucial question for this pair would be, what will happen if SBY is not available? Can Boediono be up to the task?

9. Salah satu pertanyaan yang krusial dari perspektif gereja adalah kebebasan beragama dan mendirikan rumah ibadah, serta bentuk negara. Dari debat terakhir at least kita mendengar bahwa ketiga capres-cawapres berkomitmen terhadap NKRI dan Pancasila.

Yang menjadi kontroversi dalam lima tahun terakhir ini adalah perda-perda Syariah yang bermasalah. Dari debat terakhir pula, setidaknya saya mendapatkan perspektif yang lebih luas mengenai hal ini, yaitu dari penjelasan SBY. Yaitu, bahwa masalah ini sebenarnya hanya puncak dari gunung es masalah yang sesungguhnya, yaitu pelaksanaan otonomi daerah yang bermasalah. Dan hal ini boleh dibilang karena euforia otonomi daerah yang terlalu reaktif terhadap sentralisasi di masa lalu. Bebasnya jadi kebablasan. Karena itu, seharusnya ada harapan bahwa ada proses pendewasaan dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam lima tahun mendatang yang mungkin dapat mengurangi munculnya perda-perda bermasalah seperti itu. Walau, akhirnya, ini jika kita percaya akan penjelasan SBY mengenai hal ini.

Di sisi lain, aku pikir agak tidak fair untuk menulis seperti ini apalagi aku tinggal di Singapura dan tidak mengalami sendiri apa akibat-akibat yang ditimbulkan oleh perda-perda bermasalah itu. Apa yang dirasakan oleh kaum minoritas di daerah-daerah tersebut adalah masalah riil yang membutuhkan solusi riil pula. I admit that on this matter I can only talk and never walk through it myself. Aku tidak pernah tahu bagaimana rasanya hidup di Poso atau di Ambon. Aku tidak pernah menjadi bagian dari jemaat yang bersusah payah ingin membangun rumah ibadah namun selalu terbentur masalah perizinan, atau, menjadi bagian dari jemaat ‘gereja rumah’ yang berbeda dengan konsep tempat ibadah pada umumnya di agama lain sehingga akan terlihat aneh. Aku tidak pernah menjadi bagian dari jemaat yang mesti merubah cara berpakaian atau cara hidup demi menuruti aturan lokal. Aku selalu menjadi bagian dari jemaat yang memiliki gedung untuk beribadah secara khusus. Karena itu, Anda dapat men-dismiss apapun yang saya katakan setelah ini dengan dasar ‘anak ini tahu apa rasanya, nggak pernah ngerasain sendiri’; it’s perfectly fine.

Namun, bagaimanapun juga, ijinkanku untuk tetap menyuarakan apa yang menurutku dapat dilakukan mengenai hal ini. Contohnya, mengenai SKB tiga menteri yang menyulitkan dalam membangun tempat ibadah. Satu hal, yang mungkin bisa mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kita terlalu terpecah-pecah sebagai umat kristiani. Misal di satu daerah ada seratus orang Kristen namun terdiri dari sepuluh ‘jemaat’, maka menurut aturan yang ada mungkin tidak akan diijinkan pembangunan rumah ibadah satupun. Situasinya akan sedikit berbeda jika kita bersatu. Again, it might not be practical; but if current situation doesn’t make us united, I don’t know what will do. At least, let us make more efforts to be more united.

10. Kemudian, mengenai surat arahan PGI yang menjurus ke Mega-Pro dengan dasar kekhawatiran terhadap PKS yang menjadi bagian dari koalisi SBY-Boediono, dan mengenai surat arahan GKI yang menjurus ke SBY-Boediono dengan dasar bahwa sebenarnya faktor tidak pro-demokrasi/pluralisme sesungguhnya terdapat di semua calon dan rumor kontrak politik dengan PKS mengenai menteri agama dan pendidikan nasional itu bohong belaka (dengan demikian merehabilitasi pasangan SBY-Boediono) sebenarnya didasarkan pada faktor yang sama: Syariah. Yang satu khawatir, yang lain mencoba menghilangkan kekhawatiran itu. Faktor ini valid dalam memilih, namun saya pikir mungkin kita sebaiknya tidak menjadikan hal ini sebagai satu-satunya faktor dalam memilih.

11. Untuk mengulangi apa yang pernah saya tulis sebelum pemilihan legislatif yang lalu, memilih dalam pemilihan umum hanyalah bagian yang sangat kecil dari partisipasi politik kita. “Menjadi ‘politis’ juga (atau, semestinya) terletak dengan bagaimana kita melayani orang-orang di sekeliling kita; memberi makan yang lapar, memberi pakaian yang telanjang, memperhatikan kaum yatim piatu dan janda-janda, di dalam keseharian kita. Hari pemilihan umum bukanlah awal dan akhir sikap ‘politis’ kita, namun sepatutnya mengingatkan kita mengenai bagaimana kita sepatutnya menghidupi lima tahun setelah hari itu. Hasil pemilihan umum kali ini mungkin akan mempengaruhi aturan bagaimana kita berpakaian, namun, mengenai memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar, adakah hukum yang menentang hal-hal itu?”

Marilah jangan menggantungkan nasib kita kepada pemerintah. Hal itu dikhususkan kepada Tuhan semata. Siapapun presidennya, kita akan tetap berjuang untuk melayani sesama kita. Siapapun presidennya, kita akan tetap berjuang untuk mengasihi rakyat sebangsa kita, dari apapun latar belakangnya (termasuk PKS!). Esok, tugas kita sederhana. Yaitu, untuk memilih pasangan yang lebih (atau paling) memungkinkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia itu terjadi. Setelahnya, kita, sebagai umat Tuhan, akan berkarya kembali untuk mewujudkan hal itu di dalam Sang Mesias, oleh Roh Kudus, demi kemuliaan Allah Bapa.

12. Let us pray for a peaceful election. Remember what happened in Iran not so long time ago.